Jakarta, – Prevalensi Balita stunting di Indonesia berdasarkan pemantauan status gizi (PSG) 2017 masuk dalam kategori tinggi. Dikutip dari laman Depkes.go.id, angkanya menyentuh 29,6% di atas batasan yang ditetapkan WHO (20%).
Ketua Umum Perempuan Tani HKTI Dian Novita Susanto mengatakan, persoalan ini menjadi tantangan bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dalam kerjanya, Kemenkes harus melibatkan semua stakeholder hingga pegiat gizi yang fokus dalam masalah stunting.
“Apalagi Pak Jokowi baru membentuk kabinet baru. Saya yakin banyak LSM, pegiat gizi yang peduli terhadap hal ini, namun belum maksimal diberikan akses dalam berkolaborasi dengan pemerintah,” kata Dian di Jakarta, Jumat (25/10).
Baca Juga: Perempuan Tani HKTI: Beda Data Pangan Wajib Diselesaikan di Kabinet Baru
Stunting merupakan masalah gizi kronis yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Data dari Nasional Sosial Ekonomi Survey (Susenas) mengindikasi sekitar 52,5% populasi Indonesia gagal memenuhi ambang batas Internasional yang mana seharusnya rata-rata asupan kalori per kapita adalah sekitar 2000 kalori per hari di 2013 (DKP dan WFP 2015).
Dian menambahkan, masing-masing daerah yang memiliki stunting punya dasar masalah yang berbeda. Tidak hanya akses terhadap makanan bergizi karena kondisi ekonomi, tetapi bisa juga pengetahuan yang minim dalam masalah gizi.
“Jadi dipetakan dulu. Misalnya masalah stunting karena kondisi ekonomi, nah harus diselesaikan seperti apa? Kalau memberikan bantuan pun harus yang produktif, dalam pengertian bantuan itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi mereka,”
“Jadi Kemenkes atau pihak terkait harus turun ke masyarakat, mendengar langsung masalah pokok mereka agar solusinya itu jangka panjang,” terang Dian.
Dian percaya, jika masalah stunting ini mampu diatasi misi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah digaungkan sejak periode pertama pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa terealiasi dengan baik.
“Kami percaya mencetak SDM yang unggul, pinya daya saing dan produktif harus dimulai dari asupan gizi yang cukup sejak balita. Ini adalah tangga menuju Indonesia Emas di 2045,” demikian Dian.
